Daftar Lembaga Auditor Sistem Informasi di Indonesia dan Daftar Jenis ISO terkait Sistem Informasi atau Teknologi Informasi

klik  disini  untuk melihat & mendownload file pdf

1.    Daftar Lembaga Auditor Sistem Informasi di Indonesia

·IASII

      Atas inisiatif beberapa praktisi dan akademisi dalam bidang audit sistem informasi, maka dibentuklah Tim Persiapan Pembentukan Ikatan Auditor Sistem Informasi Indonesia (TPP-IASII). Pada tanggal 20 Mei 2004 IASII dibentuk. Diharapkan bahwa dengan dibentuknya Ikatan ini, profesi auditor sistem informasi akan dapat melayani kepentingan para stakeholders di Indonesia dengan sebaik-baiknya. IASII senantiasa melakukan kerja sama yang erat dengan asosiasi profesi lain yang terkait dengan bidang sistem informasi. 

·   · BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)

            Adalah lembaga tertinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dari BPK RI adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya.

    · LPAI (Lembaga Pengembangan Auditor Internal)

            Adalah sebuah lembaga yang perhatian terhadap pengembangan SDM di bidang audit internal. Sebagai salah satu divisi pelatihan dari Proesdeem Indonesia lembaga konsultan manajemen yang sejak 1995 memfokuskan kegiatannya pada pelatihan manajemen LPAI menyelenggarakan pelatihan internal audit dan fraud audit secara lengkap, terprogram-berkesinambungan, serta kurikulum berkualitas. Pelatihan yang diselenggarakan oleh LPAI senantiasa dievaluasi dan diupdate mengacu pada perkembangan pengetahuan dan praktek bisnis paling mutakhir dimana benchmarknya adalah lembaga- lembaga internal audit dan fraud audit yang sudah dikenal baik reputasinya di dunia. 

        · BPKP

           Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.            Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal.Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (di kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. 

     · IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia)

                Penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dan konsisten merupakan hal yg bersifat fundamental bagi organisasi. Salah satu unsur kelembagaan dalam kerangka GCG yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya adalah “Komite Audit”.Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup review terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal.Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan,dan juga kepatuhan terhadap regulasi.

        2.   Daftar ISO mengenai Informasi atau Teknologi Informasi 

·   ISO 27001

        27001:2013 merupakan icon sertifikasi seri ISO 27000 terbaru yang rilis pada tahun 2013. ISO 27001:2013 adalah sebuah dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau Information Security Managemen System (ISMS) yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau enterprise dalam usaha rangka mengimplementasikan konsep konsep keamanan informasi.

·         ISO 27003

           27003 adalah bagian dari keluarga standar sistem manajemen keamanan informasi, yang merupakan pendekatan sistematis untuk mengamankan informasi sensitif, ISO / IEC.

·         ISO 20000

          Standar ISO 20000 adalah sertifikasi manajemen teknologi informasi (TI) yang dikembangkan untuk menggantikan sertifikasi British Standard (BS) 15000 yang ditetapkan oleh British Standards International (BSI). Standar ini dimaksudkan untuk memungkinkan semua organisasi yang berpondasi pada teknologi informasi mampu menerapkan praktik terbaik yang ditetapkan secara internasional. ISO 20000 juga menyediakan alat bagi perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara proses yang menyediakan kebutuhan bisnis inti (teknologi informasi) mereka.ISO 27007 SO / IEC 27007 adalah standar keamanan informasi, keamanan siber dan perlindungan privasi yang memberikan panduan dalam mengelola program audit sistem manajemen keamanan informasi, tentang melakukan audit, dan pada kompetensi auditor SMKI, di samping pedoman yang terkandung dalam ISO 19011.

·         ISO 27002

          ISO/IEC 27002 adalah suatu standar keamanan informasi yang diterbitkan oleh ISO dan IEC pertama kali dengan nama ISO/IEC 17799:2005 yang berubah menjadi ISO/IEC 27002 pada Juli 2007 untuk menyesuaikan dengan penamaan seri standar ISO/IEC 27000

·         ISO 27007

        SO / IEC 27007 adalah standar keamanan informasi, keamanan siber dan perlindungan privasi yang memberikan panduan dalam mengelola program audit sistem manajemen keamanan informasi, tentang melakukan audit, dan pada kompetensi auditor SMKI, di samping pedoman yang terkandung dalam ISO 19011.

Sumber

https://iasii.id/sejarah/

http://www.bpk.go.id/page/sejarah

https://lpai.co.id/about/

http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp

https://www.ikai.id/tentang-komite-audit/

https://itgid.org/iso-27001-adalah/

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27003

https://isoindonesiacenter.com/iso-20000-it-service/

https://id.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27002

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27007